Kasus Terpisah dari Chromebook, KPK Fokus pada Pengadaan Layanan Cloud Saat Pandemi
Jakarta – KPK Usut Dugaan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada masa kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, khususnya saat pandemi Covid-19 berlangsung.
Menurut pernyataan resmi Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyelidikan ini merupakan kasus terpisah dan tidak berkaitan dengan perkara pengadaan laptop pendidikan Chromebook yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Daftar Isi :KPK Usut Dugaan Korupsi
Google Cloud: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Dalam konteks pengadaan ini, penting untuk memahami apa sebenarnya Google Cloud, serta bagaimana teknologi ini digunakan dalam skema penyimpanan dan pengelolaan data digital oleh lembaga pemerintah maupun sektor swasta.
Pengertian Dasar Google Cloud:
Google Cloud adalah layanan komputasi awan (cloud computing) milik Google yang menyediakan berbagai alat digital berbasis internet, salah satunya Cloud Storage atau penyimpanan cloud. Layanan ini memungkinkan organisasi menyimpan, mengakses, dan mengelola data digital secara online tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik berupa pusat data sendiri.
Cara Kerja Cloud Storage dalam Sistem Pemerintahan
Berikut mekanisme umum cara kerja layanan Cloud Storage seperti Google Cloud:
- Data disimpan di server jarak jauh, bukan di perangkat lokal atau server internal lembaga.
- Server dikelola oleh penyedia pihak ketiga (dalam hal ini Google), yang menjamin aksesibilitas, keamanan, dan pemeliharaan data.
- Data diakses melalui internet menggunakan antarmuka seperti aplikasi, portal web, atau API.
- Penyimpanan bersifat elastis, artinya bisa ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan.
Model Layanan Cloud: Pilihan dan Risiko
Layanan Cloud Storage dibagi ke dalam beberapa model, masing-masing dengan tingkat fleksibilitas dan kontrol yang berbeda:
1. Public Cloud Storage
- Digunakan oleh banyak organisasi secara bersama.
- Biaya lebih murah, fleksibel, dan mudah diakses.
- Cocok untuk data yang tidak bersifat sensitif.
2. Private Cloud Storage
- Infrastruktur khusus milik organisasi.
- Menawarkan keamanan dan kontrol penuh atas data.
- Cocok untuk data rahasia atau yang memiliki regulasi ketat.
3. Hybrid Cloud Storage
- Kombinasi cloud publik dan privat.
- Organisasi dapat memilih data mana yang disimpan di mana.
- Memberikan keseimbangan antara kontrol dan efisiensi biaya.
4. Multicloud
- Menggunakan lebih dari satu penyedia cloud sekaligus.
- Memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan keandalan tambahan.
- Ideal untuk organisasi berskala besar yang memerlukan layanan lintas platform.
Mengapa Google Cloud Diusut KPK?
KPK menduga adanya ketidakwajaran dalam proses pengadaan layanan Google Cloud selama pandemi. Diduga, pengadaan tersebut tidak sesuai prosedur atau mengandung indikasi penyalahgunaan anggaran. Hal ini menjadi perhatian serius karena layanan cloud melibatkan biaya langganan besar dan kontrak jangka panjang.
Poin-Poin Penting dalam Kasus Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek:
- KPK menyelidiki pengadaan perangkat lunak Google Cloud yang dilakukan saat pandemi Covid-19.
- Kasus ini berbeda dari kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
- Google Cloud merupakan layanan penyimpanan data berbasis internet yang menggantikan fungsi pusat data konvensional.
- Layanan cloud memiliki beberapa model, mulai dari public, private, hybrid, hingga multicloud.
- Penggunaan cloud dalam sektor publik wajib memenuhi standar keamanan, transparansi, dan efisiensi anggaran.
- KPK belum merinci dugaan kerugian negara atau nama-nama pihak yang terlibat dalam pengadaan ini.
Kesimpulan: Urgensi Transparansi Digital dalam Pemerintahan
Kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses digitalisasi layanan publik. Di tengah gelombang transformasi digital, penggunaan teknologi seperti cloud computing memang tak terhindarkan. Namun, tanpa pengawasan ketat dan prosedur yang jelas, pengadaan berbasis teknologi pun tetap berpotensi menjadi celah praktik korupsi.
KPK diharapkan dapat menyelesaikan penyelidikan ini secara tuntas, demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.